Banyumas (Kemenhaj Banyumas) – Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Banyumas menyatakan kesiapannya untuk tegak lurus menjalankan instruksi dan arahan kementerian pusat dalam memberantas praktik mafia haji dan umrah demi memperkuat perlindungan hukum serta kenyamanan jemaah di daerah.
Pihak Kemenhaj Banyumas menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi oknum atau agen travel nakal yang merugikan masyarakat, baik di tanah air maupun pelayanan selama di Tanah Suci. Langkah tegas di tingkat daerah ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap komitmen kementerian pusat yang terus memperketat pengawasan dan menghadirkan keterbukaan informasi.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, masyarakat perlu memiliki ruang yang mudah diakses untuk menyampaikan informasi apabila menemukan persoalan dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Laporan masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan dan mengambil langkah penanganan sesuai ketentuan.
“Ini bagian dari ikhtiar kita untuk memberikan perlindungan kepada jemaah. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan informasi dan pengaduan ketika menemukan persoalan,” ujar Menhaj dalam peluncuran hotline pengaduan di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Menhaj mengimbau masyarakat menyampaikan laporan secara bertanggung jawab dengan melengkapi informasi yang diperlukan, seperti kronologi kejadian, waktu, lokasi, pihak yang terkait, serta bukti pendukung apabila tersedia. Kelengkapan informasi akan membantu proses verifikasi dan mempercepat penanganan sesuai kewenangan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kemenhaj Banyumas menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari memperketat verifikasi izin operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di wilayah Banyumas, mengedukasi masyarakat mengenai Haji dan Umrah, hingga mensosialisasikan kanal pengaduan resmi yang langsung tertuju pada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.
Peluncuran hotline pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” di Jakarta, Senin (14/9/2026) menegaskan komitmen Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia untuk membangun penyelenggaraan ibadah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan jemaah. Melalui kanal ini, partisipasi masyarakat diharapkan menjadi bagian penting dalam pengawasan sekaligus perbaikan layanan.
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Banyumas menyatakan kesiapannya untuk menjalankan arahan pusat dan bersinergi dengan aparat penegak hukum. Pihaknya menegaskan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun kepada siapa pun yang memanfaatkan niat suci jamaah demi meraup keuntungan ilegal. Melalui pengawasan ketat dan transparansi layanan aduan ini, jamaah diharapkan dapat beribadah dengan tenang, aman, dan berkeadilan tanpa bayang-bayang praktik penipuan.
